PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI BALI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KUALITAS TANAH

Abstract

Tujuan penulisan dalam tulisan ada ada 2 (dua), pertama untuk mengetahui pengaturan dan sejarah pengaturan tanah terlantar di Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Bali, baik dari tahap inventarisasi sampai penetapan tanah terlantar. Metode penulisan yang digunakan adalah metode hukum empiris dimana tulisan berfokus pada berlakunya peraturan terkait tanah terlantar di masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif argumentatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan hasil/temuan yang didapatkan yaitu: pertama, pengaturan tanah terlantar di Indonesia dimulai dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar dan selanjutnya dilakukan penertiban tanah terlantar yang dilakukan melalui tahapan evaluasi, peringatan, dan penetapan tanah terlantar. Hasil/temuan kedua, pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Provinsi Bali dimulai dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar oleh kantor pertanahan tiap kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2023 didapatkan 41 obyek HGB yang terindikasi terlantar, dan 1 objek HGU terindikasi terlantar di Provinsi Bali. Data tanah terindikasi terlantar selanjutnya diserahkan kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan peringatan terhadap tanah-tanah terindikasi terlantar. Selanjutnya Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada Menteri ATR/BPN.

This paper has two primary objectives. First, to examine the regulation and historical development of abandoned land in Indonesia. Second, to understand and analyze the implementation of abandoned land control measures in the Province of Bali, from the stage of inventory through to the designation of land as abandoned. The research employs an empirical legal method, focusing on practical application of regulation concerning abandoned and within society. The data sources consist of both primary and secondary data. The analytical technique used is descriptive-argumentative analysis. Based on conducted study, two key findings were identified. First, the regulation of abandoned land in Indonesia begins with the inventory of land indicated as abandoned, followed by control measures that involve stage of evaluation, warning issuance, and formal designation of land as abandoned. Second, the implementation of abandoned land control in the Province Bali begins with an inventory conducted by the land offices at the regency/city level. Based on the 2023 inventory, 41 right to bulid object and 1 right to cultative object were identified as potentially abandoned in Bali. The data subsequently submitted to the Kanwil ATR/BPN of Bali Province for furher evaluation and warning issuance. Kanwil ATR/BPN of Bali Province the proposes the formal designation of abandoned land to the minister of ATR/BPN.