REGULASI DAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENCEGAH PUNGUTAN LIAR

Abstract

Sistem pemerintahan dan keuangan negara menghadapi masalah besar yang disebabkan oleh pungutan liar aparatur sipil negara (ASN). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan dalam regulasi dan sistem pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pungutan liar oleh ASN. Ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan sumber aturan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan terkait. Revisi undang-undang dan peraturan yang mengatur secara jelas larangan dan sanksi terhadap pungutan liar diperlukan untuk memperbaiki regulasi. Selain itu, sistem pengawasan yang lebih efisien perlu dikembangkan. Ini mencakup peningkatan kolaborasi dan kapasitas lembaga pengawas, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan. Penggunaan teknologi seperti perlindungan whistleblower dan sistem pelaporan online dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan memudahkan pelaporan pungutan liar ASN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam membuat regulasi dan sistem pengawasan untuk mencegah pungutan liar. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas ASN.

ABSTRACT

The country's governance and financial systems are facing major problems caused by illegal levies by state civil apparatus (ASN). The purpose of this research is to look at changes in the regulation and supervision system needed to prevent illegal levies by ASN. This is normative juridical research using primary legal sources, such as laws, regulations, and relevant court decisions. Revisions of laws and regulations that clearly stipulate prohibitions and sanctions against illegal levies are needed to improve regulations. In addition, a more efficient monitoring system needs to be developed. This includes improving the collaboration and capacity of oversight agencies, as well as the use of information technology in oversight. The use of technology such as whistleblower protection and online reporting systems can strengthen supervisory mechanisms and facilitate the reporting of ASN illegal levies. The results of this research are expected to help policy makers in creating regulations and supervisory systems to prevent illegal levies. This improvement effort is expected to increase the integrity and accountability of ASN.