ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN PENILAIAN UNSUR KEBARUAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 583K/Pdt.Sus-HKI/2021

Abstract

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum desain industri di Indonesia dan mengkaji putusan nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan penilaian unsur kebaruan desain industri. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum atas Desain Industri di Indonesia menerapkan sistem konstitutif dengan sistem pendaftaran menganut First To File System, namun berdasarkan UU Desain Industri, pada sistem pendaftaran Desain Industri pemeriksaan substantif hanya dijalankan apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Desain Industri. Kedua berdasarkan analisis Putusan Nomor 583K/Pdt.Sus-HKI 2021 dibatalkannya kemasan Desain Industri milik Tergugat karena tidak terpenuhinya unsur kebaruan yang diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri, sebab kemasan tersebut telah ada pengungkapan oleh Penggugat dan telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan permohonan atau disebut dengan “publicly known design”. Sedangkan perbedaan hasil putusan pada peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi karena kekeliruan atau ketidakpastian hukum mengenai tolak ukur desain industri dikatakan baru dan tidak dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri mengenai pengertian dari frasa “tidak sama”, sehingga penafsiran unsur kebaruan sering kali diserahkan kepada hakim untuk memberikan Putusan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Unsur Kebaruan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection of industrial designs in Indonesia and examine the decision number 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 in providing legal protection based on an assessment of the novelty of industrial designs. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The results of the study show that the Legal Protection of Industrial Designs in Indonesia implements a constitutive system with a registration system adhering to the First To File System, but based on the Industrial Design Law, substantive examination of the Industrial Design registration system is only carried out if there are objections to an application for an Industrial Design. Second, based on the analysis of Decision Number 583K/Pdt.Sus-HKI 2021, the Industrial Design packaging belonging to the Defendant was canceled due to the non-fulfillment of the novelty element stipulated in Article 2 of the Industrial Design Law, because the packaging had been disclosed by the Plaintiff and was publicly known before the date of receipt of the application or called "publicly known design". Meanwhile, differences in the results of decisions at first instance court and cassation level due to confusion or legal uncertainty regarding industrial design benchmarks are said to be new and are not explained further in Article 2 Paragraph (2) of the Industrial Design Law regarding the meaning of the phrase "not the same", so that the interpretation of elements the novelty is often left up to the judge to render a Verdict.

Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Novelty Elements.