UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TERKAIT PENEMPATAN NON PROSEDURAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI

  • Ni Komang Laba Swastami Yanti Fakultas Hukum Universitas Udayana
  • I Made Sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

ABSTRAK


Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca serta masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 yakni meliputi perlindungan PMI asal Bali sebelum bekerja,selama bekerja, setelah bekerja, perlindungan keluarga PMI asal Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI asal Bali dan peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif. Terkait masih maraknya penempatan PMI Krama Bali secara non prosedural oleh oknum agen penyalur kerja. BP2MI daerah Bali berkoordinasi dengan stalkholder dibidang ketenagakerjaan seperti Dinas Ketenagakerjaan serta Imigrasi sampai pada perangkat desa bekerja sama melakukan upaya pencegahan mulai dari langkah preventif yaitu sosialisasi di sejumlah desa di daerah Bali. Memperketat pengawasan pemeriksaan paspor oleh pihak Imigrasi, peluncuran aplikasi Bali Mantap serta mewajibkan Perusahaan Penempatan atau Perekrutan mendaftar melalui Sisnaker dengan rutin memperbaharui data PMI Krama Bali.


Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Non Prosedural, Pekerja Migran Indonesia


ABSTRACT


The writing of this study aims to provide knowledge to readers and the public regarding legal protection for PMI Krama Bali based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 concerning the Protection System for Indonesian Migrant Workers Krama Bali. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach. The results show that the legal protection system for PMI Krama Bali is based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 which includes protection for PMI from Bali before work, during work, after work, family protection for PMI from Bali, rights and obligations, employment information system and PMI registration. from Bali and the role of the community, guidance and supervision as well as administrative sanctions. Related to the widespread placement of PMI Krama Bali in a non-procedural manner by unscrupulous employment agents. BP2MI Bali area coordinates with stalholders in the field of employment such as the Department of Manpower and Immigration to village officials working together to carry out prevention efforts starting from preventive measures, namely socialization in a number of villages in the Bali area. Tightening supervision of passport checks by the Immigration Office, launching the Bali Mantap application and requiring Placement or Recruitment Companies to register through Sisnaker by regularly updating PMI Krama Bali data.


Keywords: Legal Protection Efforts, Non-Procedural, Indonesian Migrant Workers

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2023-04-26
How to Cite
SWASTAMI YANTI, Ni Komang Laba; SARJANA, I Made. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TERKAIT PENEMPATAN NON PROSEDURAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 10, n. 9, p. 884-896, apr. 2023. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/90124>. Date accessed: 02 dec. 2024.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>