IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SNACK KILOAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA

Abstract

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk memahami dan menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dan untuk memahami serta menganalisis upaya penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang memperoleh kerugian dari snack kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa. Metode dalam penelitian ini termasuk jenis metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk snack kiloan merupakan unsur penting yang patut dipenuhi dan dilaksanakan pelaku usaha saat memproduksi produknya. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa pengaturan tanggal kedaluwarsa tersebut sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Terkait pertanggungjawaban dibebankan ke pelaku usaha sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang berbentuk sanksi administratif dengan berpedoman pada Pasal 19 UUPK. Serta bentuk upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan akibat snack kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa yaitu melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.

The purpose of writing this scientific work is to understand and analyze the form of liability of business actors and to understand and analyze dispute resolution efforts against consumers who suffer losses from kilo snacks without expiration dates. The method in this research includes a type of normative legal research method. The results of the study state that the expiration date on the packaging of kilo snack products is an important element that should be fulfilled and implemented by business actors when producing their products. The results also show that the regulation of the expiration date has been regulated in several laws and regulations, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Regarding the liability imposed on business actors in accordance with the principle of absolute responsibility in the form of administrative sanctions based on Article 19 of the GCPL. As well as the form of efforts to resolve consumer disputes that are harmed by kilo snacks without expiration dates, namely through the court or outside the court.