PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI PHOTOCARD DI INDONESIA
Abstract
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli online photocard yang tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online photocard dalam hal konsumen mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum digunakan sebagai metode penelitian pada artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kontrak yang dibuat tanpa adanya pertemuan para pihak tetap dikatakan sah, karena salah satu kriteria kontrak jual beli yang berbasis online telah dipenuhi dengan adanya deskripsi terkait produk dan/atau jasa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Sedangkan, perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli tersebut sudah diatur secara jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan dalam kegiatan jual beli photocard itu sendiri masih termasuk kedalam proses jual beli yang sah sehingga perlindungannya pun harus disamakan dengan proses jual beli lainnya.
The purpose of this study is to examine the validity of the contract in online photo card purchase and sale transactions where there is no direct encounter between the seller and the buyer and to find out the form of legal protection in photo card purchase and sale transactions. online photo cards in the event that the consumer suffers a loss based on the applicable provisions. In this article, normative legal research with a statutory approach and analysis of legal concepts is used as a research method. The results of the study show that a contract made without a meeting of the parties is still said to be valid, because one of the criteria for an online sales contract has been fulfilled with a description about the product and/or service. promised by business actor. Meanwhile, the legal protection consumers get in buying and selling transactions is clearly regulated in the Consumer Protection Law and the photo card business itself is still included in the legal process of buying and selling, so that protection must be equated with other buying and selling processes.
