TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Abstract

Tujuan penulisan ini Untuk mengetahui kepastian hukum yang mengatur tentang Perkawinan beda agama menurut hukum Perkawinan di Indonesia dan Untuk memahami dampak hukum yang dihadapi oleh pasangan dalam Perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa menurut masing-masing agama, Perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan dianggap tidak sah dan oleh karena itu dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidak sah-an status Perkawinan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap status serta posisi setiap anak yang dilahirkan dari serikat pekerja. Keturunan yang berasal dari Perkawinan lintas agama dianggap tidak valid karena ketiadaan keabsahan ikatan antara kedua orang tua. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum dengan ayahnya dan hanya memiliki ikatan hukum perdata dengan ibunya.

The purpose of this writing is to find out the legal certainty that regulates interfaith marriages according to marriage law in Indonesia and to understand the legal impacts faced by couples in interfaith marriages in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory approach. The findings show that according to each religion, marriages between people of different beliefs are considered invalid and are therefore considered invalid based on Law Number 1 of 1974. This invalidity of marital status has legal consequences for the status and position of each person. children born from labor unions. Offspring originating from interfaith marriages are considered invalid due to the lack of validity of the bond between the two parents. As a result, these children have no legal ties to their father and only have civil legal ties to their mother.