PENAMBAHAN PENGADILAN PERIKANAN GUNA OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kendala yang menyebabkan penegakan hukum perikanan belum optimal diantaranya kuantitas pengadilan perikanan yang belum banyak serta belum masif dan merata pembentukannya dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang menjadi kompetensi relatif pengadilan perikanan. Kemudian kendala lain yaitu ketidakpastian atas kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan perikanan, dikarenakan ketidakselarasan peraturan yang berkaitan dengan pengadilan perikanan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan perikanan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan model pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan solusi langkah utama guna mengoptimalkan penegakan hukum perikanan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan menambah kuantitas pengadilan perikanan di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana perikanan. Selain itu terdapat langkah pendukung lainnya dengan membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang pembentukan pengadilan perikanan, sekaligus guna menjawab persoalan terkait kepastian kompetensi relatif pengadilan perikanan. Serta diiringi pula dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu menambah jumlah hakim ad hoc perikanan yang berkualitas.

This research aims to find out the obstacles that cause fisheries law enforcement to not be optimal, including the quantity of fisheries courts that are not many and not massive and evenly distributed compared to the vast area of Indonesian waters which become the relative competence of fisheries courts. Another obstacle is the uncertainty over the relative competence of the fisheries court, due to the inconsistency of regulations relating to the fisheries court in determining the relative competence of the fisheries court. Normative legal research method is used in this research, by applying statutory approach model and conceptual approach. Based on the research conducted, the main solution to optimize fisheries law enforcement towards Indonesia as the world's maritime axis is to increase the quantity of fisheries courts in all regions of Indonesia, especially in areas prone to fisheries crimes. In addition, there are other supporting steps by forming regulations that specifically regulate the establishment of fisheries courts, as well as to answer issues related to the certainty of the relative competence of fisheries courts. And also accompanied by the development of human resources, namely increasing the number of qualified fisheries ad hoc judges.