PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA MENURUT UU No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keabsahan sertifikat ganda berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta bentuk perlindungannya. Penelitian hukum normatif umumnya menggunakan data sekunder, termasuk dokumen hukum primer, dokumen hukum tersier, dan literatur hukum. Dalam proses analisis data hukum tersebut, penelitian normatif mempertimbangkan beragam penafsiran yang biasanya muncul dalam disiplin ilmu hukum. Selanjutnya Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk menentukan keabsahan dari sertifikat ganda hak atas tanah, diperlukan pemenuhan beberapa tahapan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mendapatkan pengakuan yuridis atas bukti kepemilikan tanah yang ada, sehingga pemilik hak atas tanah dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai. Dengan kata lain, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami prosedur hukum yang berlaku untuk menentukan keabsahan sertifikat ganda dan upaya perlindungannya, serta menekankan perlunya pematuhan terhadap aturan yang berlaku dalam rangka memastikan hak kepemilikan tanah yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terkait sertifikat ganda sering kali disebabkan oleh kesalahan administratif yang terjadi dalam proses pendataan atau pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Kesalahan ini mengakibatkan terbitnya sertifikat tanah yang tumpang tindih atau ganda. Penelitian adalah instrumen kunci dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan dilakukan dengan menerapkan metode penelitian normatif, yang mencakup pengolahan dan evaluasi data yang bergantung pada jenis data yang digunakan.

This research aims to examine the validity of dual certificates based on the Basic Agrarian Law (UUPA) no. 5 of 1960 and its forms of protection. Normative legal research generally uses secondary data, including primary legal documents, tertiary legal documents, and legal literature. In the process of analyzing legal data, normative research considers various interpretations that usually arise in the legal discipline. Furthermore, the approach used in this research is a statutory approach. The research results also show that to determine the validity of a double certificate of land rights, it is necessary to fulfill several procedural stages in accordance with applicable laws and regulations. This is important to obtain juridical recognition of existing evidence of land ownership, so that owners of land rights can obtain appropriate legal protection. In other words, this research highlights the importance of understanding the legal procedures that apply to determine the validity of multiple certificates and their protection efforts, and emphasizes the need to comply with applicable regulations in order to ensure legal land ownership rights and obtain appropriate legal protection. The research results show that disputes related to double certificates are often caused by administrative errors that occur in the data collection or land registration process by the National Land Agency. This error resulted in the issuance of overlapping or duplicate land certificates. Research is a key instrument in scientific and technological progress. Writing is carried out by applying normative research methods, which include processing and evaluating data depending on the type of data used.