URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER PADA E-COMMERCE

Abstract

Tujuan dibuatnya studi ini yaitu guna mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang didapatkan konsumen selaku pengguna sistem pembayaran paylater khususnya bagi pengguna e-commerce serta guna mengetahui apakah akibat hukum dari penggunaan paylater ini. Dalam studi ini Studi ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan terhadap aturan undang-undang, sejumlah penelitian hukum, serta buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini menunjukan bahwa belum adanya peraturan spesifik pada ketentuan undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dalam hal wanprestasi pengguna dengan konsumen dalam proses pembayaran paylater. Namun mengenai hal ini disinggung dalam sejumlah pasal pada KUHPerdata dan juga Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014, sehingga dirasa masih diperlukannya revisi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur lebih jelas dan spesifik tentang perlindungan yang didapatkan oleh pengguna ataupun pelaku usaha dalam proses pembayaran online khususnya paylater serta bagaimana penyelesaiannya.

 The purpose of this study is to find out how legal protection is obtained by consumers as users of the paylater payment system, especially e-commerce user and to find out what the legal consequences of using this paylater are. This study is written using the normative legal research method through an approach to the rules of law, a number of legal studies, and books. The conclusion obtained from this study shows that there are no specific regulations in the provisions of Indonesian law, especially Law No.8 of 1999 related to Consumer Protection in terms of user defaults with consumers in the paylater payment process. However, this matter is alluded to in a number of articles in the Civil Code and also other laws and regulations such as Financial Services Authority Regulation Number 1 of 2014, so it is still necessary to revise the Consumer Protection Law to regulate more clearly and specifically the protection obtained by users or business actors in the online payment process, especially paylater and how it is resolved.