Analisis Kepentingan Uni Eropa di Teluk Guinea Melalui Strategi Coordinated Maritime Presences (CMP) Tahun 2019-2022

Abstract

Permasalahan keamanan maritim yang terjadi di Teluk Guinea faktanya tidak hanya berdampak pada wilayah regional Afrika Barat saja melainkan juga berpengaruh pada dunia, tak terkecuali Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang sadar akan keamanan maritim memberikan strateginya melalui Coordinated Maritime Presences (CMP). Tulisan ini kemudian, menganalisis tentang kepentingan yang dimiliki Uni Eropa di Teluk Guinea melalui strategi Coordinated Maritime Presences (CMP). Penelitian ini menggunakan teori Neoliberal Institusionalisme, konsep organisasi internasional dan konsep collective interest untuk menganalisis kepentingan kolektif yang dimiliki Uni Eropa di Teluk Guinea. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti menemukan kepentingan kolektif Uni Eropa adalah kepentingan keamanan, perdagangan, dan energi. Kepentingan keamanan sendiri merupakan akar dari kepentingan kolektif Uni Eropa di Teluk Guinea. Kepentingan keamanan berkaitan dengan upaya Uni Eropa dalam meningkatkan citranya sebagai organisasi internasional yang handal dan tangguh dalam keamanan maritim. Kepentingan keamanan juga berkaitan erat dengan aktivitas penyelundupan narkoba jenis kokain dari Afrika Barat menuju Eropa. Kepentingan perdagangan Uni Eropa berkaitan dengan aktivitas pelayaran dan ekspor-impor Uni Eropa di kawasan Teluk Guinea. Perusahaan pelayaran negara-negara Uni Eropa masuk dalam jajaran lima besar perusahaan pelayaran yang beroperasi di Teluk Guinea dengan peningkatan pangsa pasar sebesar 20% dari tahun 2010 sampai 2020. Selanjutnya, isu pembajakan di Teluk Guinea menjadi ancaman utama bagi kerugian kepentingan energi Uni Eropa, di mana sebagian besar target pembajakan adalah kapal-kapal yang mengangkut minyak dan gas. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi kepentingan energi Uni Eropa untuk menjadikan Teluk Guinea sebagai alternative supplier energy Uni Eropa.

Kata Kunci : Teluk Guinea, Uni Eropa, Keamanan Maritim, Collective Interest