Urgensi Pengaturan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Notaris

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris sebagai bentuk perlindungan hukum teruntuk notaris perihal menjalankan kewenangannya terkait penyimpanan protokol notaris. Dengan penelitian hukum normatif berikut pendekatan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ditemukan adanya kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Sumber bahan hukum didapatkan dengan studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dengan logika deduktif dan menghasilkan kesimpulan bahwa kewenangan notaris dalam menyimpan protokol notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b serta Pasal 63 ayat (4) UU Perubahan Jabatan Notaris, namun dalam penyimpanannya diperlukan aturan khusus mengenai penyelenggaraan kearsipan yang terdiri atas kebijakan terhadap arsip; pembinaan terhadap arsip; dan pengelolaan arsip dalam hal ini yakni protokol notaris, agar dalam menjalankan kewenangan tersebut notaris mendapat perlindungan hukum. Sedangkan baik UU Perubahan Jabatan Notaris maupun UU Kearsipan tidak mengatur mengenai hal tersebut, sehingga diperlukan pembentukan aturan tentang penyelenggaraan kearsipan protokol notaris guna mewujudkan kepastian hukum bagi notaris.