KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN REGIONAL BALI

Abstract

ABSTRACT Implemented the law of number 32, 2004 about region government, is important moment for Bali Region Government to manage theirs region household, mainly to conduct reformation in various of development sectors. Decision need take in involved region autonomy is to develop the potential of basis sectors in effort to promote region economic growth and equity the result of development. Objective of the research are: (1) To identify basis sectors in economy of Bali Province, and (2) To analyze the investment need for each of basis sector that identify at point 1. The kind of research is quantitative of regional macroeconomic, meanwhile characterictic of research is veriificative-quantitative, namely to study and to explore of data and information of regional macro of Bali that sources from documents and reports that spread in various of government office. Data analyze use three methods, i.e.: (1) Location Quotient (LQ), (2) Incremental Capital Output Ratio (ICOR), and (3) Trend Linear Method. From the result of research and discussion find the substances follows: (1) From nine sectors in Bali Province Economy, only four sectors identified as basis sectors, showed by LQ value (average 6 years) > 1, namely agricultural sector (LQ=1.18), trade, hotel and restaurant sector (LQ=1.94). Transport and communication sector (LQ=1.69), and services sector (LQ=1.56). Meanwhile five sectors are non basis sectors that showed by LQ < 1, namely: mining and quarrying sector (LQ=0.08), manufacturing industry (LQ=0.33), electricity, gas and water supply (LQ=0.91), construction sector (0.75), financial, ownership and business services (LQ=0.94); (2) Based on sectors ICOR values, target of sectors growth and gross value added of basis sectors before tth year, so can estimate need the investment each of basis sectors in Bali Province Economy, follows: a.Need the investment of agricultural sector period 2005-2010 in succession Rp 227660.58 million (2005); Rp 262894.10 million (2006); Rp 302217.01 million (2007); Rp 346374.04 million (2008); Rp 396235.35 million (2009), and Rp 452822.84 million (2010), or need the total investment during six years are Rp 1988203.93 million or 1.988 quintillion. b.Need the investment of trade, hotel dan restaurant period 2005-2010 in succession Rp 133429.39 million (2005), Rp 110644.27 million (2006), Rp 87204.66 million (2007), Rp 63235.82 million (2008), Rp 38868.31 (2009) million, and Rp 14236,83 million (2010), or need the total investment during six years are Rp 447619.28 million or Rp 447,619 billion. c.Need the investment of transport and communication sectors period 2005-2010 in succession Rp 239636.39 million (2005), Rp 277659.86 million (2006), Rp 320010.27 million (2007), Rp 367486.98 million (2008), Rp 421022.76 million (2009), and Rp 481712.02 million (2010), or need the total investment during six years are Rp 2107528.29 million or Rp 2.108 quintillion. d.Need the investment of services sector period 2005-2010 in succession Rp 337103.91 million (2005), Rp 392065.64 million (2006), Rp 454163.76 million (2007), Rp 524787.43 million (2008), Rp 605584.36 million (2009), and Rp 698519.31 million (2010), or need the total investment during six years are Rp 3012224,40 million or Rp 3,012 quintillion. e.Need the total investment of four basis sectors 2005-2010 in succession Rp 937830.27 million (2005), Rp 1043263.87 million (2006), Rp 1163595.70 million (2007), Rp 1301884.27 million (2008), Rp 1461710.78 million (2009), dan Rp 1647291.00 million (2010), or need the total investment during six years is Rp 7555575.90 million or Rp 7,6 quintillion. f. Need the total investment for Bali economy period 2005-2010 in succession Rp 1645617.28 million (2005), Rp 1908279.94 million (2006), Rp 2222927.85 million (2007), Rp 2605284.29 million (2008), Rp 3076050.63 million (2009), dan Rp 3662854.34 million (2010), or need the total investment during six years is Rp 15121014.33 million or Rp 15,121 quintillion. g.Based on the finding of research, so can recomended to the Government of Bali Province Cq Bali Regional Planning Institution, namely: (1) The investment resources that limited, resources from government as well as private, in order used to develop basis sectors, namely Agricultural sector mainly farm food crops, livestock and products, and fishery; Trrade, hotel and restaurant sector, mainly hotel and restaurant; Transport and communication sector; and Services sector, mainly government and private services. Forth of this basis sector close linkages with the tourism that to be mover motor Bali economy’; (2) The regency government Cq Regency Regional Development Planning Office need to conduct analyze basis sector in regional economy of each. This involved with plan allocation of investment fund to basis sectors in each regency in Bali. Key Words: Basis Sectors, Economy, Location Quotient (LQ), Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ABSTRAK Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan momen penting bagi Pemerintah Daerah Bali dalam mengurus rumahtangga daerahnya, terutama dalam melakukan reformasi di berbagai bidang pembangunan. Keputusan yang perlu diambil dalam menyikapi otonomi daerah adalah mengembangkan potensi sektor-sektor basis dan menentukan kebutuhan investasi masing-masing sektor basis dalam usaha memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Adapun tujuan penelitian, yaitu: (1) Mengidentifikasi sektor-sektor basis dalam perekonomian Provinsi Bali, dan (2). Menganalisis kebutuhan investasi masing-masing sektor basis yang diidentifikasi pada butir 1. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif ekonomi makro regional yang berbasis angka-angka. Sedangkan sifat penelitian yaitu verifikatif-kuantitatif, yaitu menggunakan formula-formula ekonomi regional terhadap data makro regional Bali yang bersumber pada dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah Bali. Analisis data menggunakan tiga metode yaitu: (1) Location Quotient (LQ), (2) Incremental Capital-Output Ratio (ICOR), dan (3) Metoda Trend Linear. Dari hasil analisis dan pembahasan ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) Dari sembilan sektor dalam perekonomian Provinsi Bali, hanya empat sektor teridentifikasi sebagai sektor basis yang ditunjukkan oleh nilai LQ (rata-rata 6 tahun) > 1, yaitu sektor pertanian (LQ = 1,18), sektor perdagangan, hotel dan restoran (LQ = 1,94), sektor pengangkutan dan komunikasi (LQ = 1,69), dan sektor jasa-jasa (LQ = 1,56). Sedangkan lima sektor adalah sektor non basis yang ditunjukkan oleh LQ < 1, yaitu: sektor pertambangan dan penggalian (LQ = 0,08), sektor industri pengolahan (LQ = 0,33), sektor listrik, gas dan air bersih (LQ = 0,91), sektor bangunan (LQ = 0,75), dan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (LQ = 0,94). (2) Berdasarkan ICOR, target pertumbuhan dan nilai tambah bruto (PDRB) sektor-sektor basis sebelum tahun ke-t (Yt-1), maka dapat diperkirakan kebutuhan investasi masing-masing sektor basis dalam perekonomian Provinsi Bali sebagai berikut: a. Kebutuhan investasi sektor pertanian periode 2005-2010 berturut-turut Rp 227660,58 juta (2005); Rp 262894,10 juta (2006); Rp 302217,01 juta (2007); Rp 346374, 04 juta (2008); Rp 396235,35 juta (2009) dan Rp 452822.84 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 1988203,93 juta atau 1,988 triliyun. b. Kebutuhan investasi sektor perdagangan, hotel dan restoran periode 2005-2010 berturut-turut Rp 133429,39 juta (2005), Rp 110644,27 juta (2006), Rp 87204,66 juta (2007), Rp 63235,82 juta (2008), Rp 38868,31 (2009) juta, dan Rp 14236,83 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 447619,28 juta atau Rp 447,619 milyar. c. Kebutuhan investasi sektor pengangkutan dan komunikasi periode 2005-2010 berturut-turut Rp 239636,39 juta (2005), Rp 277659,86 juta (2006), Rp 320010,27 juta (2007), Rp 367486,98 juta (2008), Rp 421022,76 juta (2009), dan Rp 481712,02 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 2107528,29 juta atau Rp 2,108 triliyun. d. Kebutuhan investasi sektor jasa-jasa periode 2005-2010 berturut-turut Rp 337103,91 juta (2005), Rp 392065,64 juta (2006), Rp 454163,76 juta (2007), Rp 524787,43 juta (2008), Rp 605584,36 juta (2009), dan Rp 698519,31 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp3012224,40 juta atau Rp 3,012 triliyun. e. Kebutuhan investasi total empat sektor-sektor basis periode 2005-2010 berturut-turut Rp 937830,27 juta (2005), Rp 1043263,87 juta (2006), Rp 1163595,70 juta (2007), Rp 1301884,27 juta (2008), Rp 1461710,78 juta (2009), dan Rp 1647291,00 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 7555575,90 juta atau Rp 7,6 triliyun. f. Kebutuhan investasi total untuk perekonomian Bali periode 2005-2010 berturut-turut Rp 1645617,28 juta (2005), Rp 1908279,94 juta (2006), Rp 2222927,85 juta (2007), Rp 2605284,29 juta (2008), Rp 3076050,63 juta (2009), dan Rp 3662854,34 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 15121014,33 juta, atau Rp 15,121 triliyun. Dari hasil temuan penelitian, maka dapat direkomensikan kepada pemerintah Provinsi Bali Cq. Bappeda Bali, yaitu: (1) Sumberdaya investasi yang terbatas, baik bersumber dari pemerintah maupun swasta, agar dialokasikan mengembangkan sektor-sektor basis, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, terutama subsektor tanaman pangan, peternakan dan perikanan; Sektor perdagangan, hotel dan restoran, terutama subsektor hotel dan subsektor restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa terutama jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Keempat sektor basis ini terkait erat dengan pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian Bali; (2) Pemerintah Kabupaten Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Bali perlu melakukan analisis sektor-sektor basis dalam perekonomian daerah masing-masing. Ini berkaitan dengan rencana alokasi sumberdaya investasi Pemerintah Provinsi Bali ke sektor-sektor basis di setiap kabupaten di Bali. Kata kunci: Sektor Basis, Perekonomian, Location Quotient (LQ), Incremental Capital Output Ratio (ICOR)