KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERATURAN DI INDONESIA

Abstract

Artikel ini ditulis bertujuan untuk menganalisa keabsahan serta akibat hukum daripada Pengaturan tentang Perjanjian Atas Nama didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni dengan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa keabsahan Perjanjian Atas Nama di Indonesia tidak sah secara hukum karena objek dari perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terkait syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok terkait kepemilikan sepenuhnya suatu tanah dalam Pasal 9 serta 21 ayat (1). Sekalipun Perjanjian Atas Nama dalam peraturan-peraturan yang ada telah dinyatakan serta tersirat, nyatanya Perjanjian Atas Nama tersebut kerapkali terjadi di Indonesia. Ketegasan pemerintah akan penerapan Perjanjian Atas Nama tentu perlu dikukuhkan kembali yang disertakan dengan peran masyarakat dalam bertindak agar pelaksanaan pengaturan Perjanjian Atas Nama tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kata Kunci : Perjanjian Atas Nama Nominee, Orang Asing, Akibat Hukum. ABSTRACT This article aimed to analyze the law and consequences of the arrangements of the agreement that has been provided in Indonesia. As for the method used in this paper with normative legal research using statutory approach. The study result indicated that Nominee Accords in Indonesia is unlegally because the object of Nominee Agreement doesn't fit with written laws on the Civil Code connected to the legal condition of act 1320 and also Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles connected to the land ownership of act 9 and 21 paragraph (1). Even if the terms have been implied in the law, the arrangements are related to the agreement of the Covenant are still in Indonesia. The government's jurisdiction of the Nominee Agreement must be reorganized with the role of the public in acting to the execution of the arrangement of the agreement of the previous forms. Key Words: Nominee Agreement, Foreigners, Legal Consequences.