PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Abstract

       Pidana mati adalah salah satu hukuman yang juga diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika. Banyak kasus narkotika di Indonesia yang sudah diadili terkhusus kota Denpasar yang sudah dijatuhi hukuman mati dan juga sudah ada yang dieksekusi. Permasalahan yang diteliti di dalam karya tulis ini adalah frekuensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan hambatan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris.

       Frekuensi penjatuhan Pidana Mati di Pengadilan Negeri Denpasar untuk kejahatan narkotika antara tahun 2005 – 2012 adalah 3 orang yang mana penjatuhan pidana mati tidak begitu signifikan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah berdasarkan undang – undang yang masih mengatur pidana mati, juga pembuktian yang pasti dan melindungi masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam penjatuhan pidana mati dipengaruhi faktor intern hakim dan ekstern hakim. Faktor intern hakim seperti penguasaan ilmu hukum yang berbeda - beda, integritas hakim, kepercayaan, dan rasa kemanusiaan. Faktor ekstern hakim seperti intervensi dari atasan dalam proses persidangan, tekanan massa, dan tekanan politik.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Tindak  Pidana  Narkotika