PERANAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIDE) DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI ALAT BUKTI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

Abstract

Saksi mahkota adalah saksi yang juga sebagai pelaku kriminal yang juga membongkar kejahatan. Keberadaan saksi mahkota tentu sangat berperan dalam pembuktian di persidangan pada penyelesaian berbagai tindak pidana salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan untuk mengambil barang orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

            Penggunaan saksi mahkota dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagai alat bukti kerap menimbulkan permasalahan. Kekuatan penggunaan saksi mahkota dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagai alat bukti masih menjadi pertanyaan dalam praktiknya. Perlu diketahui juga kendala-kendala, akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota (Kroongetuide), sehingga penggunaan saksi mahkota dapat efektif.

            Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang sifat penulisannya deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan saksi mahkota tersebut tidak lepas dari kekuatan penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan saksi mahkota juga tidak lepas dari ketentuan atau norma hukum untuk memberikan perlindungan agar saksi mahkota tidak terjerat dengan keterangannya sendiri karena jika berbohong maka akan dikenakan pasal sumpah palsu. Dalam penggunaan saksi mahkota tidak ditemukan adanya hambatan atau kendala karena saksi mahkota tersebut ditahan dalam wilayah yang sama dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan. Upaya hukum terhadap penggunaan saksi mahkota merupakan suatu dasar yang dimana mekanisme kerjanya berdasarkan sistem peradilan pidana untuk menangani kejahatan sehingga tujuan dari peradilan pidana dapat terwujud dengan adil.