TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN TANGGUNGJAWAB KURATOR DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Abstract

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan kurator apabila ditinjau dalam UUK PKPU serta mengetahui mengenai pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan tanggungjawab yang dilakukan oleh kurator berdasarkan UUK PKPU. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan terkait isu yang dibahas penulis serta menguraikan pandangan penulis melalui latar belakang masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini kekosongan hukum mengenai sanksi dari penyalahgunaan wewenang kurator berdampak pada ketidakpastian hukum bagi kreditor dan debitor sehingga demi menjunjung tinggi hak dari kedua belah pihak, sebenarnya UUK PKPU memberikan solusi melalui Pasal 72 yang mengatakan bahwa kurator wajib bertanggungjawab apabila adanya kesalahan ataupun kelalaian dan dalam Pasal 71 UUK PKPU memberikan celah untuk melakukan upaya hukum berupa permohonan penggantian kurator, namun tetap perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi penyalahgunaan kurator sebagai suatu kepastian hukum.

Kata Kunci: Kurator, Sanksi, PKPU, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the duties and authority of the curator when reviewed in the UUK PKPU and to find out about the regulation of sanctions against abuse of responsibility committed by the curator based on the UUK PKPU. This research uses normative research methods with a statutory approach and conceptual approach to examine laws and regulations that have relevance to the issues discussed by the author and describe the author's views through the background of the problem. The result of this research is that legal vacuum regarding sanctions for abuse of the curator's authority has an impact on legal uncertainty for creditors and debtors so to uphold the rights of both parties, UUK PKPU provides a solution through Article 72 which says that the curator must be responsible if there is an error or negligence and in Article 71 UUK PKPU provides a loophole to make legal efforts in the form of a request for replacement of the curator, but there still needs to be a strict regulation regarding sanctions for misuse of the curator as a legal certainty.

Key Words: Curator, Sanctions, PKPU, Legal Certainty