AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya diantaranya bertindak sebagai formulator kepentingan para pihak semata, dalam memformulasikan keinginan para pihak tersebut Notaris harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan apabila keinginan para pihak secara utuh diterima dan dituangkan dalam suatu akta Notaris tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut dapat berakibat batal demi hukum.  Namun pada praktiknya masih banyak dijumpai akta Notaris yang tidak sesuai isinya dengan peraturan perundang-undangan, misalnya akta yang melanggar larangan jual beli antara suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 1467 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum akta jual beli antara suami istri yang dibuat oleh Notaris dan tanggung jawab apa yang dapat dikenakan terhadap Notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli yang dibuat oleh Notaris batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan Notaris dapat dimintai tanggung jawab secara perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab secara administrasi sesuai dengan UUJN.

One of the notary duties is to act as the formulator for parties interest, in formulating their interests, notary shall pay attention to comply to the law. This is because when the parties desires have fully accepted and arranged in a deed without considering the law, then the deed will be null and void. However, there are many notarial deeds that still doesn't comply to the law found in the practice. For instance, a deed that violates the prohibition of purchasing agrement between a married couple in which is stated at article 1467 of the Indonesia's Civil Code. The purpose of this research is to identify and analyze the legal consequences of the purchasing agrement's notarial deed between a married partner and the responsibilities that can be given to the notary. The research method that is used in this research is a doctrinal method. According to the research’s findings, a purchasing agrement was made by the notary is null and void since it does not fulfill the terms of the validity of the agrement and notary should be held responsible to civil sanctions in the case of unlawful acts then administrative sanctions in accordance to the UUJN.