KEBIJAKAN FORMULASI WEWENANG KOMISI NASIONAL HAM DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN HAM TERPADU

Abstract

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia serta menganalisa kebijakan formulasi antara penyelidik Komisi Nasional HAM dengan penyidik Jaksa Agung agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu. Penulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif dengan pendekatan instrumen hukum atau produk hukum serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penulisan kepustakaan seperti bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, serta jurnal terkait kewenangan Komisi Nasional HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya kewenangan Komisi Nasional HAM menyebabkan ketidakefektifan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran HAM dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam prakteknya, banyaknya permasalahan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dikarenakan adanya perbedaan pemahaman antara Komisi Nasional HAM dan Jaksa Agung. Sehingga, kebanyakan perkara tersebut hanya sampai pada Kejaksaan Agung dan tidak ditindaklanjuti hingga ke peradilan HAM. Dalam menangani permasalahan tersebut, diupayakan suatu mekanisme efektif dan efisien untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM di Indonesia dengan tetap menyelaraskan kebijakan formulasi dalam Peradilan HAM agar menciptakan sistem peradilan terpadu.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific work is to examine the authority of the Human Rights Court and analyze the formulation of policies between investigators from the National Human Rights Commission and investigators at the Attorney General in order to create an integrated human rights justice system. This writing uses a normative research method with a legal instrument or legal product approach as well as a conceptual approach. The sources of legal materials used were obtained from literature writing such as primary legal materials in the form of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court and secondary legal materials in the form of books, literature, and journals related to the authority of the National Commission on Human Rights. The results of this study indicate that the weak authority of the National Commission on Human Rights has resulted in the ineffectiveness of the process of inquiry and investigation into human rights violations in the Human Rights Courts in Indonesia. In practice, many cases of human rights violations have not been resolved due to differences in understanding between the National Commission on Human Rights and the Attorney General. Thus, most of these cases only reach the Attorney General's Office and are not followed up to the Human Rights Court. In dealing with these problems, an effective and efficient mechanism is being sought to resolve cases of human rights violations in Indonesia while still aligning policy formulations in the Human Rights Court in order to create an integrated justice system.