PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik dan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik.  Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, serta digunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik diatur pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ketika terjadi kasus tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik sesuai asas lex spesialis derogate legi generalis maka digunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merumuskan sanksi pidana seperti mana dimaktub dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah. Terkait dengan kebijakan pemberantasan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik biasanya dilaksanakan menggunakan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal mengacu pada penggunaan hukum pidana, kebijakan ini dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana di masyarakat. Adapun pemberantasan hukum yang dilakukan melalui non-penal yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan dengan melangsungkan kegiatan-kegiatan pelatihan kepada seluruh struktur masyarakat, mengembangkan pengendalian terhadap produksi barang dan/atau jasa, memberikan himbauan dengan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. Adapun upaya represif yang dilakukan penindak lanjutan serta menerapkan hukuman kepada pelaku kejahatan serta upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

The purpose of this study is to examine criminal liability for the crime of buying and selling fraud through electronic media and reviewing criminal law policies in eradicating criminal acts of buying and selling fraud through electronic media. The research method used is normative legal research, and primary and secondary legal sources are used. The results of the study indicate that criminal liability for fraudulent buying and selling through electronic media is regulated in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. When a criminal act of buying and selling fraud occurs through electronic media according to the principle of lex specialist derogate legi generalis, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law is used which formulates criminal sanctions as stated in Article 45 paragraph (2) of the ITE Law, namely imprisonment for a maximum of 6 years and a fine of one billion rupiah. Related to the policy of eradicating the law that is carried out against the criminal act of buying and selling fraud through electronic media, it is usually carried out using a penal and non-penal policy. Penal policy refers to the use of criminal law, this policy is implemented through the application of criminal law in society. The eradication of the law is carried out through non-penal which is preventive and repressive. Preventive efforts are carried out by carrying out training activities for all community structures, developing controls on the production of goods and/or services, providing appeals through media that are easily accessible to the public. As for the repressive efforts carried out by further action and applying punishment to the perpetrators of crimes as well as efforts to foster by the Correctional Institution.