DUALISME KEWENANGAN ANTARA PTUN DENGAN PENYIDIK ATAS EKSEKUSI PUTUSAN YANG OBJEKNYA TERBLOKIR KASUS PIDANA

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui upaya penyelesaian konflik norma antara ketentuan Pasal 116 UU PERATUN dan Pasal 14 Permen ATR 13/2017 ditinjau dari asas preferensi. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif digunakan karena menjadi pondasi dalam mencari kebenaran dan peraturan perundang-undangan menjadi sumber bahan hukum yang utama. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Hasil dari pembahasan jurnal ini yaitu, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu kewenangan atribusi dapat dikategorikan atau sama dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan kewenangan delegasi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikategorikan atau sama dengan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pada teori kewenangan dalam hal tindakan penyidikan, penyidik kepolisian mendapatkan kewenangan atribusi dari KUHAP dan UU Kepolisian, mengingat atribusi yang bersumber dari konstitusi negara Indonesia. Sedangkan kewenangan yang tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Permen ATR 13/2017, merupakan kewenangan delegasi. Menurut asas preferensi yang pertama yaitu ”Lex Superior Derogate Legi Inferior”, dibagi menjadi dua unsur yaitu UU PERATUN adalah peraturan Superior, sedangkan Permen ATR 13/2017adalah peraturan Inferior. Maka menurut asas ini perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah.

The purpose of writing this journal is to study and know a norm dissatisfied with the resolution of conflict between the provisions of article 116 law of the state administrative courts and article 14 a minister regulation atr 13/2017 in terms of the principle of preference. In the writing journal used research methodology used because law normative foundation in search of the truth and legislative regulations have become a source of materials of law. The approach that was used the statutory approach, conceptual approach and the case approach. The results of this discussion of this is the journal, the authority given by statute of court administration for countries: the authority the attribution can be categorized as or equal with competence absolute state administrative courts while the authority of the delegation state administrative courts can be categorized as or equal with competence relatively state administrative courts. Based on the theory authority as regards an action investigation, police investigators get authority the attribution of KUHAP and law police, considering the attribution sourced of the constitution country. And authority impliedly in article 14 (1) and a minister regulation atr 13/2017, is the authority. According to the bases for the first preference ”Lex Superior Derogate Legi Inferior”, divided into two element law of the state administrative are rules superior, while a minister regulation atr 13/2017 are inferior regulations. Then according to the principle of this legislation rank higher rank lower legislative ruled out.