TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TIDAK TERCANTUMNYA LABEL KOMPOSISI BAHAN PADA SNACK KILOAN

Abstract

Tujuan ditulisnya karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui urgensi dari pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak tercantumnya label komposisi bahan pada snack kiloan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk makanan. Hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak tercantumnya label komposisi bahan  pada snack kiloan ialah tanggung jawab mutlak yang berupa sanksi administratif berdasarkan pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

The purpose of writing this scientific paper is to know the urgency of the inclusion of ingredient composition labels on food products and to find out the form of business actors' responsibility to consumers who experience losses due to the absence of ingredient composition labels on kilo snacks. The research method used is a normative legal research method with the approach of statutory regulations. The results of this study indicate that the inclusion of ingredient composition labels on food products is a must and one of the requirements that must be met by business actors in producing a food product. This has been regulated in various laws and regulations, such as Law Number 18 of 2012 concerning Food. As for the form of responsibility of business actors to consumers who experience losses due to the absence of ingredient composition labels on the snack kilo, it is absolute responsibility in the form of administrative sanctions based on Article 19 paragraph (2) of the Consumer Protection Law (UUPK).