PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BANGUNAN PADA UD. WIRAJAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Abstract
Tujuan studi ini untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan di UD. Wirajaya, mengenai hak-hak bagi pekerja yaitu hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, hak mendapat upah/gaji, hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya, serta kesehatan dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa, “Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan fakta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa UD. Wirajaya belum memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian hak jaminan kesehatan serta belum melakukan pendaftaran jaminan sosial keselamataan kerja kepada para pekerja. Para pekerja yang telah melaksanakan kewajiban hanya memperoleh hak kesejahteraan dalam bentuk upah.
The purpose of this study is to examine the legal certainty of Balinese construction workers at UD. Wirajaya, regarding the rights for workers, namely the right to get protection for safety, the right to receive wages / salaries, the right to work and decent income for humanity, the right to freely choose and change jobs according to their talents and abilities, and health and treatment in accordance with dignity human and religious morals. According to Article 99 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, which explains that, "Every worker / laborer and his family are entitled to obtain labor social security, carried out in accordance with applicable laws and regulations." This study uses empirical legal research methods. The type of approach used in this research is the statutory approach. The study results show that UD. Wirajaya has not provided legal certainty in terms of granting health insurance rights and has not registered work safety social security for workers. Workers who have carried out the obligation only obtain welfare rights in the form of wages.
