KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan, perkawinan merupakan gerbang awal dalam membentuk suatu rumah tangga, perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan, karena keterbukaan Indonesia kepada dunia Internasional berdampak cukup besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya termasuk soal perkawinan banyak terjadi persoalan dimana perkawinan tidak hanya antara sesama penduduk Indonesia yang tentunya dapat dipastikan berkewarganegaraan Indonesia pula tetapi seiring perkembangan zaman yang terjadi banyak warga Negara Indonesia melakukan perkawinan dengan warga Negara asing atau yang sering disebut dengan Perkawinan campuran dalam perkawinan campuran terdapat perbedaan antara kewarganegaraan laki-laki serta perempuan maupun sebaliknya, perkawinan campuran itu sendiri dapat dijumpai landasan hukumnya pada Pasal 57 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada hakikatya dalam perkawinan campuran warga negara Indonesia dapat memilih kewarganegaraan mengikuti suami maupun isterinya sesuai dengan isi dari Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dalam hal ini mengkaji adanya konflik norma antara ketentuan undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

Warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran untuk memisahkan seluruh harta benda antara pasanganya masing-masing selama masa perkawinan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan tetap mempertahankan status kewarganegaraanya itu.

Kata kunci:  Hak Milik, warga negara, Perkawinan Campuran