PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BISNIS KEPARIWISATAAN TERKAIT PROBLEMATIKA PENAWARAN VOUCER BERWISATA

Abstract

Tujuan riset ini teruntuk menjamin kepastian terhadap konsumen dalam bisnis kepariwisataan. Riset ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil riset memperlihatkan bahwa wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berkedudukan sebagai seorang konsumen yang perlindungannya dapat diakomodir melalui dimensi hukum perlindungan konsumen. Diberikannya perlindungan itu bilamana wisatawan mengalami kerugian atau problematika yang berkaitan dengan perjalanan wisata. Adapun perlindungan hukum teruntuk wisatawan sebagai konsumen diatur pada Pasal 20 huruf c UU Kepariwisataan jo. Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa bisa diselesaikan melewati 2 (dua) metode yakni secara litigasi serta non litigasi seperti diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Agen penyelenggara kegiatan wisata yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pengusaha pariwisata yang memberikan penawaran voucer wisata palsu dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum menyesuaikan ketetapan Pasal 24 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The aim of this study is to ensure certainty for consumers in the tourism business. This study uses normative legal research methods with a statutory also conceptual approach. The results of the study show that tourists who travel are seen as consumers whose protection can be accommodated through the legal dimensions of consumer protection. This protection is provided if tourists experience losses or problems related to tourist travel. The legal protection for tourists as consumers is regulated in Article 20 letter c of the Tourism Law jo. Article 4 letter c Consumer Protection Law. Dispute resolution can be resolved through 2 (two) methods, namely litigation and non-litigation as regulated in Article 45 paragraph (2) of the Consumer Protection Law. Agents organizing tourism activities, in this case acting as tourism entrepreneurs who offer fake tourist vouchers, can be charged with legal responsibility in accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Consumer Protection Law.