KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMULIHAN ASET TERPADU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakoptimalan pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi serta menawarkan formulasi pengaturan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) sebagai solusi dalam mewujudkan kepastian hukum atas pemulihan aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait pemulihan aset dan pemberantasan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan SDM dan teknologi, serta kompleksitas proses hukum menjadi faktor penghambat utama dalam pengembalian kerugian negara. Perlu dirumuskan SPAT sebagai sistem hukum dan kelembagaan yang terintegrasi, berbasis pada Asas Kepastian Hukum, Due Process of Law, dan Prinsip Internasional. SPAT yang terstruktur akan memberikan efektivitas dalam pelacakan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, dan pengembalian aset hasil korupsi sehingga dapat mendukung upaya pengembalian

This study aims to analyze the factors causing the suboptimal return of state financial losses in corruption crimes and to offer a formulation of the Integrated Asset Recovery System (SPAT) as a solution to ensure legal certainty for asset recovery. This study uses a normative legal method with a regulatory, conceptualization, and comparative approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and official documents related to asset recovery and corruption eradication. The results of the study indicate that regulatory weaknesses, weak coordination between institutions, limited human resources and technology, and the complexity of the legal process are the main factors in the return of state losses. It is necessary to formulate SPAT as an integrated legal and Institutional System, Based on the Principles of Legal Certainty, Due Process of Law, and International Principles. A structured SPAT will provide effectiveness in tracking, including, confiscating, managing, and returning assets resulting from corruption so that it can support efforts to return state financial losses optimally and fairly.