PERTANGUNGGJAWABAN NEGARA DALAM PEMULIHAN HAK TERHADAP ANAK KORBAN SALAH TANGKAP DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab negara dalam pemulihan hak anak korban salah tangkap di Indonesia, serta mengkaji dampak kesalahan penangkapan terhadap anak dari perspektif hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada anak korban salah tangkap, melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan PP No. 7 Tahun 2018. Dampak kesalahan penangkapan terhadap anak mencakup kurangnya kepastian hukum, stigma sosial, dan trauma psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan mekanisme perlindungan hukum anak di Indonesia.

This study aims to analyze the role and responsibility of the state in restoring the rights of child victims of wrongful arrest in Indonesia and examine the impacts of wrongful arrest on children from legal, social, and psychological perspectives. The research employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The findings reveal that the state has the obligation to provide compensation and rehabilitation for child victims of wrongful arrest through mechanisms stipulated by laws, such as Law No. 39/1999 on Human Rights and Government Regulation No. 7/2018. The impacts of wrongful arrests on children include legal uncertainty, social stigma, and prolonged psychological trauma. Therefore, systematic efforts are needed to improve the legal protection mechanisms for children in Indonesia.