PENERAPAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI PEMBERATAN PIDANA RESIDIVIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Abstract
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan penting penerapan hukuman tambahan kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk pemberatan pidana dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan eksekusi kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian pada jurnal ini adalah penelitian normatif dilengkapi dengan wawancara yang menggunakan data primer, data sekunder, data tersier serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil temuan studi dalam penelitian ini adalah (1) Kebiri kimia penting dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap residivis kekerasan seksual seiring dengan peningkatan yang signifikan terhadap angka kasus kekerasan seksual pada anak; (2) Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu penolakan dokter sebagai eksekutor, kebiri kimia dianggap melanggar hak penyiksaan, belum terdapat peraturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia, kebiri kimia termasuk hukuman baru di Indonesia, dan biaya kebiri kimia yang belum mendapat kejelasan.
This research aims to determine the important reasons for applying the additional punishment of chemical castration to recidivists of sexual violence as a form of criminal aggravation and the obstacles faced by law enforcers in implementing chemical castration executions for recidivists of sexual violence in Indonesia. The research in this journal is normative research complete with interviews using primary data, secondary data, tertiary data and using a statutory approach, case approach and conceptual approach. The study findings in this research are (1) Chemical castration is important to provide a deterrent effect on recidivism of sexual violence in line with the significant increase in the number of cases of sexual violence against children; (2) Obstacles faced by law enforcers are the refusal of doctors to act as executors, chemical castration is considered to violate the right to torture, there are no regulations regarding technical instructions for implementing chemical castration, chemical castration is a new punishment in Indonesia, and the cost of chemical castration is not yet clear.
