PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APOTEKER DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK FARMASI

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi apoteker dalam penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum apoteker yang menyelenggarakan obat  melalui pihak ketiga dalam praktik kefarmasian melalui sistem elektronik dibagi menjadi dua aspek perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk pada serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban kepada penyelenggaraan sistem elektronik farmasi (FSEF) untuk memastikan bahwa sistem elektronik kefarmasiannya harus mematuhi standar keamanan dan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, aspek perlindungan hukum represif melibatkan hak bagi apoteker untuk mengambil langkah hukum penuntutan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik farmasi (FSEF) berdasarkan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut. Wanprestasi ini dapat berupa pelanggaran perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang kemudian menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh apoteker.

The purpose of this study is to analyze the legal protection for pharmacists in the implementation of electronic pharmacy systems. This study is a normative legal research employing both legislative and conceptual approaches. The research findings indicate that legal protection for pharmacists involved in dispensing drugs through third parties in pharmaceutical practice via electronic systems is divided into two aspects of legal protection: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection refers to a series of legislative provisions that impose obligations on the implementation of electronic pharmacy systems (EPS) to ensure that the electronic pharmacy system complies with security standards and legislative provisions. Meanwhile, the aspect of repressive legal protection involves the right of pharmacists to take legal action against the implementation of electronic pharmacy systems (EPS) based on breaches committed by the implementers. These breaches may include violations of the cooperation agreements agreed upon by both parties, which subsequently result in losses experienced by pharmacists.