PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI ONLINE TERKAIT BARANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) serta akibat hukum yang didapat ketika barang tidak sesuai dengan foto pada iklan produk. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan maupun doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Hasil penulisan karya ilmiah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak konsumen dan larangan memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan iklan produk telah diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Etika Pariwara Indonesia (EPI), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan iklan, maka dapat disebut dengan wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa ganti rugi, dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian dari membeli barang yang tidak sesuai dengan iklan. Keterlibatan pemerintah dan kesadaran pihak pelaku usaha merupakan kunci utama agar kejadian ketidaksesuaian barang dengan foto pada iklan produk tidak terus menerus terulang dalam transaksi jual beli online.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific work is to understand the legal protection for consumers in online buying and selling transactions (e-commerce) as well as the legal consequences when goods do not match the photo in the product advertisement. This study uses normative legal research methods with an approach to legislation and doctrines in legal science. The results of this scientific work show that the protection of consumer rights and the prohibition of selling goods that do not match the product advertisement have been regulated in several regulations, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Indonesian Advertising Ethics (EPI), Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and Law Number 18 of 2012 concerning Food. If the goods sold do not match the advertisement, it can be considered as breach of contract, thus subject to administrative sanctions in the form of compensation, imprisonment for a maximum of 6 (six) years, and a fine of up to Rp 1,000,000,000.00 (one billion Indonesian Rupiah). With these provisions, it is hoped that they can be used as guidelines in obtaining accountability for losses from purchasing goods that do not match the advertisement. Government involvement and the awareness of business actors are key factors to prevent the recurrence of mismatches between goods and photos in product advertisements in online buying and selling transactions.