Kedudukan Hukum Larangan Pengeluaran Satwa Dilindungi Dari Habitat Aslinya Berdasarkan Undang-Undang KSDA

Abstract

ABSTRAK

Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan larangan pengeluaran satwa dilindungi dari habitat aslinya dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang KSDA. Menggunakan penelitian hukum normatif diakibatkan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan  karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat kekaburan norma pada Pasal 21 ayat 2 huruf c UU KSDA, dimana pada ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pelarangan pengeluaran satwa langka yang dilindungi dalam rangka apa, dalam keadaan bagaimana, maupun dalam jumlah berapa satwa langka dilindungi yang akan dikeluarkan, serta tidak ada diwajibkannya dokumen dalam pengeluaran satwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa langka dilindungi diatur yaitu dalam Pasal 40 ayat 2 UU No. 5/1990 Tentang KSDA. Tidak adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang disebutkan dalam UU KSDA menyebabkan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi mendapat hukuman yang ringan.

Kata Kunci: Larangan Pengeluaran, Satwa Dilindungi, UU KSDA.

ABSTRACT

This scientific journal writing aims to determine the regulation on the prohibition of releasing protected animals from their natural habitat and to analyze the criminal responsibility of criminals against protected animals based on the KSDA Law. This type of research used in writing scientific journals is normative legal research caused by a blur of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach. In writing this scientific paper the writer will use primary legal materials, secondary legal materials. Namely by reading, analyzing, and clarifying legal materials such as the provisions of laws and regulations, citing a discussion of literature and scholarly works of scholars related to the issues raised. The results show that there is a vague norm in Article 21 paragraph 2 letter c of the KSDA Law, where the provisions of the article do not explain the prohibition of releasing protected endangered species in what framework, under what circumstances, or in how many protected endangered species will be released. and there is no mandatory document for releasing the animal. The criminal responsibility for criminals against protected endangered species is regulated in Article 40 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning KSDA. The absence of a special minimum criminal sanction stipulated in the KSDA Law causes the perpetrator of crimes against protected animals to receive a light sentence.

Keywords:  Export Prohibition, Protected Animals, KSDA Law.