LARANGAN TERBANG PESAWAT UDARA TANPA AWAK PADA KAWASAN SUCI UMAT HINDU DI PROVINSI BALI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pesawat udara tanpa awak (drone) di kawasan pura ditinjau dari hukum internasional, perundang-undangn nasional, dan hukum adat. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif yang mengkaji dari segi aturan hukum yang berlaku terkait pengoperasian dan zona larangan terbang dari pesawat tanpa awak (drone), khususnya di Provinsi Bali. Hasik penelitian ini menunjukkan bahwa convensi Chicago 1944 dan Federal Aviation Regulations merupakan dasar hukum Internasional pengoperasian pesawat udara tanpa awak dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 merupakan dasar hukum nasional di Indonesia dalam hal pengoperasian pesawat udara tanpa awak serta Perda Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 dan Keputusan Parisadah Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11 1994 menjadi dasar penetapan kawasan suci pura di Provinsi Bali.

This study aims to see how international law, domestic law, and customary law are employed to govern unmanned aircraft (drones) in the vicinity of the temple. This paper was prepared using the method of writing normative law which examines in terms of the applicable legal regulations regarding the operation and no-fly zone of unmanned aircraft (drones), especially in the Province of Bali. The results of this study indicate that the 1944 Chicago Convention and the Federal Aviation Regulations are the international legal basis for the operation of unmanned aircraft and the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2020 is the basis for national law in Indonesia in regarding the operation of unmanned aircraft as well as Bali Province Regional Regulation Number 16 of 2009 and Central of Parisadah Hindu Dharma Indonesia Decree Number 1994 are the basis for determining the sacred area of the temple in the Province of Bali.