LEGALISASI TINDAKAN ABORTUS AKIBAT PERKOSAAN INCEST DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ADAT

Abstract

Aborsi merupakam pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan manusia karena kehamilan yang tidak diinginkan salah satunya kehamilan akibat perkosaan.Tindakan aborsi dilarang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) sedangkan di dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan. Dalam hal ini tindakan aborsi dilakukan akibat perkosaan incest dan akan ditinjau berdasarkan hukum pidana adat. Sehingga dalam hal ini terdapat suatu masalah bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan berdasarkan peraturan di Indonesia dan bagaimanakah tinjauan hukum terhadap perkosaan incest berdasarkan hukum pidana adat. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah legalisasi hukum terhadap tindakan abortus akibat perkosaan dalam hal ini perkosaan incest jika ditinjau dari peraturan di Indonesia dan pidana adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dimana terdapat suatu konflik norma antara KUHP yang didukung oleh hukum pidana adat yang melarang tindakan aborsi akibat perkosaan khususnya incest dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaannya yang mengecualikan tindakan aborsi akibat perkosaan. Sehingga kesimpulan dari penulisan ini adalah legalisasi tindakan aborsi di dalam KUHP dilarang karena dianggap menghilngkan nyawa sedangkan di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanannya juga melarang tindakan aborsi namun mengecualikan berdasarkan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Jika ditinjau berdasarkan hukum pidana adat, tindakan aborsi dilarang serta dikenakan sanksi adat sesuai peraturan atau awig-awig di suatu desa.

Kata Kunci : Aborsi,Perkosaan Incest,Hukum Pidana Adat

ABSTRACT

Abortion is a deliberate abortion by human beings due to an unwanted pregnancy, one of which is pregnancy due to rape. Abortion is prohibited in the Criminal Code (KUHP) whereas in Law Number 36 Year 2009 Concerning Health and its Implementation Regulations exclude abortion due to rape. In this case the act of abortion was carried out due to incest rape and will be reviewed based on customary criminal law. So in this case there is a problem how the legal legalization of abortion due to rape based on regulations in Indonesia and how the legal review of incest rape is based on customary criminal law. This writing has the aim to know and understand how the legal legalization of acts of abortion resulting from rape in this case rape incest when viewed from regulations in Indonesia and traditional law.The research method used is a normative research method that is research focused on examining the application of rules or norms in positive law as a consequence of the choice of legal issues by using data obtained from library research which are then compiled, explained, and analyzed by giving conclusions. So the conclusion of this writing is the legalization of abortion in the Criminal Code is prohibited because it is considered to cost lives while in the Health Act and its Implementation Regulations also prohibit acts of abortion but exclude based on medical emergencies and pregnancy due to rape. If reviewed based on customary criminal law, abortion is prohibited and is subject to customary sanctions in accordance with regulations or awig-awig in a village.

Keywords: Abortion, Incest Rape, Customary Criminal Law