PENGATURAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SISTEM PENYEDIAAN LAYANAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana hukum perjanjian digunakan dalam sistem penyediaan jasa transportasi aplikasi untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, dilakukan analisis terhadap inisiatif perlindungan konsumen dalam sistem penyediaan layanan transportasi berbasis aplikasi. Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu berkonsentrasi pada kaidah atau norma hukum positif yang bersangkutan. Dengan hasil studi perjanjian transportasi online sebagai bentuk baru dari perjanjian pengangkutan terjadi secara elektronik, menggabungkan prinsip-prinsip dari UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta perlindungan konsumen didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dasar tanggung jawab perusahaan terkait dengan jaminan, garansi, dan ganti rugi juga muncul, di mana perlindungan konsumen harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan kepada konsumen yang menggunakan layanan tersebut. Namun, tantangan muncul dalam menyesuaikan regulasi dengan inovasi baru dan menetapkan tanggung jawab yang tepat bagi penyedia layanan dalam konteks baru ini.

The research's aim is to examine how legal agreements are used in the application's transportation service provision system to settle disputes. In addition, an analysis of consumer protection initiatives within the application-based transportation service provision system is conducted. This scientific work is written using a normative approach, which concentrates on the relevant positive legal rules or norms. With the results of a study of online transportation agreements as a new form of electronic transportation agreement, combining the principles of Law no. 22 of 2009 and Law no. 11 of 2008 concerning ITE and consumer protection is based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the basis for company responsibility related to guarantees, guarantees and compensation also appears, where consumer protection must take into account aspects of security, safety and comfort for consumers who use the service. However, challenges arise in adapting regulations to new innovations and assigning responsibilities to service providers in this new context.