Batasan Larangan Pekerjaan Lain Notaris Ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris

Abstract

Penulisan penelitian ini ditujukan guna memberikan pemahaman terhadap penafsiran hukum pekerjaan lain terhadap larangan Pasal 17 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris serta kedudukan akta otentik yang dibuat Notaris dengan memiliki pekerjaan lain yang terlarang. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni hukum normatif beranjak pada kekaburan norma.  Tinjauan penelitian penulis yang berdasar pada kekaburan norma diakibatkan adanya ketidakjelasan terhadap kalimat pekerjaan lain pada larangan jabatan Notaris yang telah diatur pada Pasal 17 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris Merujuk sumber hukum primer yang menganalisis pada Jabatan Notaris serta merujuk pada sumber hukum sekunder meleaah pada karya ilmiah maupun literatur. Mengacu pada teknik penulisan yakni dengan studi dokumen kemudian menganalisis persoalan hukum melalui penalaran deduktif. Hasil menunjukkan bahwa penafsiran hukum terhadap pekerjaan lain adalah perbuatan lain diluar keterampilan seorang menjadi Notaris guna mampu menghasilkan honorarium dilaksanakan dengan rancangan terencana dengan pihak lain, pekerjaan itu dapat menimbulkan pertentangan konflik kepentingan dan bertentangan dengan jabatannya. Kedudukan akta otentik yang dibuat Notaris dengan memiliki pekerjaan lain yang terlarang yakni kehilangan otensitasnya hingga terdegradasi menjadi akta bawah tangan karena seseorang yang membuatnya telah melanggar larangan dalam jabatannya.