Kewajiban Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Abstract

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap kewajiban pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli rumah susun pasca terbitnya UU No. 6 tahun 2023 bagi perlindungan hukum kepada pembeli, dan untuk mengetahui keberlakuan PP 12/2021 dan Permen PUPR 16/2021 pasca terbitnya UU No. 6 Tahun 2023. Selanjutnya, metode penelitian yang diaplikasikan ke dalam karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan yang berfokus pada peraturan dari Perundang-Undangan serta pendekatan menggunakan model analisis konsep hukum dengan mengelaborasi bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan dan metode dari analisis bahan hukum yang didasarkan atas analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni akibat hukum terhadap kewajiban untuk pembuatan akta perjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah susun pasca terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 bagi perlindungan hukum kepada pembeli adalah bahwa para pihak diberikan keleluasaan untuk membuat PPJB dihadapan notaris atau membuat PPJB dengan akta di bawah tangan. Hal ini menjadi celah bagi pengembang yang beriktikad tidak baik untuk menggiring konsumen membuat PPJB dengan akta di bawah tangan karena memiliki biaya yang rendah. Sedangkan keberlakuan PP 12/2021 dan Permen PUPR 16/2021 pasca terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 adalah UU No. 6 Tahun 2023 mengesampingkan PP 12/2021 dan Permen PUPR 16/2021. Meskipun hal ini akan merugikan konsumen, konsekwensi keberlakuan hukum seperti ini akan tetap berlaku.