OPTIMALISASI KINERJA SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BANTUAN PEMERINTAH DI PROVINSI NTB

Abstract

Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk. Penyediaan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban petani serta menjamin ketersediaan pupuk dalam hal ini urea, ZA, NPK, SP36, dan organik sesuai dengan permentan no 47/permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Agar penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka dibutuhkan kajian mengenai komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari seluruh pihak berkompeten, khususnya Pemerintah Daerah di NTB. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 kabupaten/ kota provinsi Nusa tenggara Barat pada tahun 2018. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kebijakan responsive dan antisipatif. Metode kegiatan dengan melakukan review dan sintesis hasil pengkajian, artikel dan data sekunder lainnya untuk merespon isu aktual. FGD, dan survei dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Tujuan 2018: Sistem distribusi pupuk di provinsi NTB. Adapun opsi kebijakan adalah meredisain pola penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung kepada petani, PIHC meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat anak perusahaan. Pemerintah daerah mengaktifkan dan meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Menambah alokasi pupuk subsidi diawal tahun.