OPTIMALISASI KINERJA SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BANTUAN PEMERINTAH DI PROVINSI NTB

Main Article Content

I Putu Cakra Putra Adnyana Muhammad Saleh Mohktar

Abstract

Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk. Penyediaan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban petani serta menjamin ketersediaan pupuk dalam hal ini urea, ZA, NPK, SP36, dan organik sesuai dengan permentan no 47/permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Agar penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka dibutuhkan kajian mengenai komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari seluruh pihak berkompeten, khususnya Pemerintah Daerah di NTB. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 kabupaten/ kota provinsi Nusa tenggara Barat pada tahun 2018. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kebijakan responsive dan antisipatif. Metode kegiatan dengan melakukan review dan sintesis hasil pengkajian, artikel dan data sekunder lainnya untuk merespon isu aktual. FGD, dan survei dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Tujuan 2018: Sistem distribusi pupuk di provinsi NTB. Adapun opsi kebijakan adalah meredisain pola penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung kepada petani, PIHC meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat anak perusahaan. Pemerintah daerah mengaktifkan dan meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Menambah alokasi pupuk subsidi diawal tahun.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ADNYANA, I Putu Cakra Putra; MOHKTAR, Muhammad Saleh. OPTIMALISASI KINERJA SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BANTUAN PEMERINTAH DI PROVINSI NTB. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, [S.l.], p. 201-217, apr. 2019. ISSN 2615-6628. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/48736>. Date accessed: 03 may 2024. doi: https://doi.org/10.24843/SOCA.2019.v13.i02.p05.
Section
Articles

References

Arthur, R.I. and C.J. Garaway. 2005.
Learning in action: A case from
small waterbody fisheries in Lao
PDR. In J. Gonsalves, T. Becker,
A. Braun, D. Campilon, H. de
Chaves, E. Fajber, M. Capiriri,
J.R. Caminade, and R. Vernooy
(Eds.) Participatory Research
and Development for
Sustainable Agricultural and
Natural Resource Management:
A Resource Book. International
Potato Center-Users Perspective
with Agricultural Research and
Development, Philippines.
Benny Rachman, 2012. Tinjauan
Kritis Dan Perspektif Sistem
Subsidi Pupuk. Jurnal Litbang
Pertanian Vol. 31 No. 3
Sepetember 2012 119-127.
ISSN: 0216-4418, E-ISSN:
25410822.http://ejurnal.litbang.per
tanian.go.id/index.php/jppp/i
ndex
Crosby, B.L. 1992. Stakeholder
Analysis: A vital tool for
strategic managers. Technical
Notes, No. 2. Agency for
International Development,
Washington DC.
Dudi S. Hendrawan, Arief Daryanto,
Bunasor Sanim, Hermanto
Siregar, 2011. Analisis
Kebijakan Subsidi pupuk:
penentuan Pola Subsidi Dan
Sisitem Distribusi Pupuk di
Indonesia. Jurnal Manajemen &
Agribisnis Vol. 8 no 2 Oktober
2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.173
58/jma.8.2.85-96, ISSN:16935853
, E-ISSN: 2407-2524
Hadi et al., 2007. Analisis Penawaran
dan permintaan pupuk di
Indonesia 2007-2012.
Hussein, K. 2000. Monitoring and
Evaluating Impact on
Livelihoods: Lessons from
experience. Department for
International Development,
United Kingdom.
Nazir. 1988. Metode Penelitian. Ghalia
Indonesia Jakarta.
Pretty, J. 1995. Regenerating
Agriculture: Policies and
practice for sustainabilityand
selfreliance. Earthscan
Publications, London.
Rachman, B., A. Agustian, dan M.
Maulana. 2008. Dampak
penyesuaian HET pupuk
terhadap penggunaan pupuk
dan laba usaha tani padi,
jagung dan kedelai. Pusat
Analisis Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian, Bogor
Sularno, Bambang Irawan, Dan Nida
Handayani, 2011. Analisis
Pelaksanaan Kebijakan Dan
Distribusi Pupuk Bersubsidi Di
Kabupaten Karawang Jawa
Barat. Jurnal Agrosains Dan
Teknologi, Vol. 1 No. 2
Desember 2016.
DOI: https://doi.org/10.24853
/jat.1.2.73-87, p-ISSN: 25280201
e-ISSN:
2528-3278.
Syafa’at, 2006. Kaji ulang kebijakan
subsidi dan distribusi pupuk.
Bogor.
Morgenthau, Hans., 2010. Politik
antarbangsa, Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, Jakarta.
Nugroho, Riant., 2014. Public policy:
teori, manajemen, dinamika,
analisis, konvergensi dan kimia
kebijakan, PTGramedia,
Jakarta
UNDP, 1997. Mengajukan 9 prinsip
yang harus dipenuhi guna
mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan
bersih, yaitu partisipasi
masyarakat; penegakan
hukum;transparan; responsif
(peka tanggap terhadap soal
yang dihadapi masyarakat),
orientasi pada konsensus
dalam pengambilan keputusan
(musyawarah dan mufakat),
kesetaraan dan keadilan dalam
perlakuan dan pelayanan;
efektif dan efisien (aktivitas
pemerintah yang berdaya guna
dan berhasil guna), akuntabel
(pertanggungjawaban kepada
publik), dan bervisi strategis.
Wayan R. Susila, 2010. Kebijakan
Subsidi Pupuk: Ditinjau
Kembali. Jurnal Badan
Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, 29(2), 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.210
82/jp3.v29n2.2010.p%25p Issn
0216-441