IMPLEMENTASI PRINSIP KEDAULATAN NEGARA DALAM SENGKETA SUMBER DAYA ALAM NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA DAN CHINA

Abstract

Implementasi prinsip kedaulatan negara dalam sengketa sumber daya alam di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan China menimbulkan tantangan geopolitik dan hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kedaulatan sebagaimana diatur dalam hukum laut internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), dalam penyelesaian konflik sumber daya. Dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menelaah perjanjian, hukum, dan yurisprudensi internasional yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana kedaulatan negara ditegakkan dalam sengketa zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ketentuan UNCLOS mendukung klaim ZEE Indonesia, klaim "nine-dash line" oleh China memperumit pelaksanaan kedaulatan, yang dapat menyebabkan pelanggaran atas hak kedaulatan Indonesia terhadap sumber daya alam di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas penegakan kedaulatan dalam wilayah maritim yang tumpang tindih, serta menyarankan pentingnya negosiasi diplomatik dan mekanisme arbitrase untuk menangani ambiguitas batas maritim. Temuan ini mengimplikasikan perlunya kerjasama internasional yang ditingkatkan dan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menjaga perdamaian dan kepastian hukum di wilayah yang memiliki persaingan sumber daya tinggi.

Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Sengketa Sumber Daya Alam, Laut Natuna Utara, UNCLOS

ABSTRACT

The implementation of state sovereignty principles in the North Natuna Sea natural resource dispute between Indonesia and China has raised significant geopolitical and legal challenges. This study aims to analyze the application of sovereignty principles as stipulated by international maritime law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), in resolving resource conflicts. Using a normative legal research method and a case study approach, this research investigates relevant treaties, laws, and international jurisprudence to explore how state sovereignty is upheld in disputes over exclusive economic zones (EEZs) and continental shelves. Findings reveal that, despite UNCLOS provisions supporting Indonesia’s EEZ claims, China’s “nine-dash line” assertion complicates enforcement of sovereignty, leading to potential infringements on Indonesia’s sovereign rights over natural resources in the North Natuna Sea. This study highlights the complexities of enforcing sovereignty in overlapping maritime zones, suggesting the need for diplomatic negotiation and arbitration mechanisms to address ambiguities in maritime boundaries. The findings imply that enhanced international cooperation and clearer legal frameworks are essential for sustaining peace and legal certainty in regions with high resource competition.

Key Words: State Sovereignty, Natural Resource Dispute, North Natuna Sea, UNCLOS