PERLINDUNGAN HUKUM SERTA HAK–HAK MAHASISWA MAGANG PROGRAM KAMPUS MERDEKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Abstract
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai salah satu program dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia guna mengetahui mekanisme pelaksanaan proses magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk selanjutnya disebut MBKM, dan juga untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan bagi mahasiswa magang MBKM tersebut jika kita sesuaikan dalam persfektif hukum positif yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai pengaturan dari berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, dengan dibantu oleh data-data pendukung lainnya yang memiliki relevansi yang sama, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan terhadap mahasiswa magang masih tetap berdasarkan prosedur seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi kemudian diperlukan dengan suatu peraturan menteri tambahan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka
ABSTRACT
The purpose of this writing is to examine one of the programs of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in order to find out the mechanism for implementing the internship process in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program, hereinafter referred to as MBKM, and also to examine the legal protection provided to MBKM internship students if we adapt it to the perspective of positive law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method that examines the regulation of the enactment of a statutory regulation, assisted by other supporting data that has the same relevance, and the approach used is a statutory approach and an analytical approach. The results of this research found that protection for student interns was still based on procedures as regulated in the Employment Law but was then required by an additional ministerial regulation.
Key Words: Legal Protection, Internships, Independent Learning, Independent Campus
