PENGATURAN SUBSTITUSI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Abstract

Tujuan disusunnya penelitian ini yakni untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang TPPO) dan untuk mengetahui bentuk pengaturan pidana substitusi terhadap terpidana korporasi pelaku TPPO yang tidak mampu membayar pidana denda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa Undang-Undang TPPO telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menganut teori pertanggungjawaban pengganti sehingga terpidana korporasi pelaku TPPO dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara TPPO, sanksi pidana pokok yang dapat diberikan kepada terpidana korporasi hanyalah pidana denda. Apabila terpidana korporasi tidak mampu membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan, maka pidana substitusi yang dapat diberikan yakni dengan menyita harta benda milik korporasi dan melelang harta benda korporasi tersebut digunakan untuk membayar pidana denda terpidana korporasi sebagaimana dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 dan PERMA No. 13 Tahun 2016.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out about the criminal liability of corporate convicts who are perpetrators of the crime of trafficking in persons (TPPO) according of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons (Law of TPPO) and to find out the form of substitution criminal arrangement for corporate convicts who are perpetrators of the crime of trafficking in persons who are unable to pay the criminal fine. The method used in this research is a normative legal research method with a normative juridical approach to legislation. The results of the study show that Law of TPPO accommodates corporations as subjects of criminal law for the crime of trafficking in persons and apply the theory of vicarious liability so that corporate convicts who commit criminal acts of trafficking in persons are held criminally responsible. In the case of TPPO, the main criminal sanction that can be given to corporate convicts is only a fine. If the corporate convict is unable to pay the fine that has been determined, then the substitute punishment that can be given is the confiscation of the company's assets and auctioning of company's assets to be used to pay the corporate criminal fine as in the Attorney General's Regulation No. PER-028/A/JA/10/2014 and PERMA No. 13 of 2016.