PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN PERBANKAN DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta kewajiban hukum penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan (borgtocht), khususnya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta mengevaluasi efektivitas alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dalam memberikan perlindungan hukum kepada penjamin. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun borgtocht merupakan perjanjian accesoir, penjamin tetap memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase dianggap lebih efisien dan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak, termasuk penjamin, selama pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

This study aims to analyze the role and legal obligations of the guarantor in a personal guarantee agreement (borgtocht), especially in resolving disputes outside the court, and to evaluate the effectiveness of alternative dispute resolutions such as mediation and arbitration in providing legal protection to the guarantor. The method used is normative legal research with a descriptive analytical approach, based on a literature study of laws and regulations, doctrines, and related court decisions. The results of the study indicate that although borgtocht is an accessory agreement, the guarantor still has significant legal responsibility in the event of default by the debtor. Dispute resolution through non-litigation channels such as mediation and arbitration is considered more efficient and can provide adequate legal protection for the parties, including the guarantor, as long as its implementation still refers to the principles of justice and legal certainty.