EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TERBATAS

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Jenis penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendektan Perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan Sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas oleh warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif mencakup tindakan non-yudisial seperti pembatalan izin, deportasi, dan pencegahan masuk kembali. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui pemantauan langsung dan operasi rutin. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ini menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, kemampuan bahasa, sarana teknologi, serta anggaran operasional. Hambatan juga muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kepentingan ekonomi, dan anggapan bahwa pelanggaran izin tinggal bukan pelanggaran serius, sehingga mengurangi efektivitas penindakan.

This study aims to examine the effectiveness of criminal law enforcement against foreign nationals in cases of limited stay permit abuse at the Class I Immigration Office TPI Mataram. The type of research used in this writing is empirical legal research, employing statutory, historical, and sociological approaches. The results of this study indicate that enforcement procedures against the abuse of limited stay permits by foreign nationals within the jurisdiction of the Class I Immigration Office TPI Mataram are carried out through two main mechanisms: administrative supervision and field supervision. Administrative supervision includes non-judicial actions such as permit revocation, deportation, and re-entry bans. Meanwhile, field supervision is conducted through direct monitoring and routine operations. However, criminal law enforcement against these violations faces several obstacles, including a limited number of officers, language barriers, inadequate technological infrastructure, and insufficient operational budgets. Additional challenges stem from low public legal awareness, economic interests, and the perception that stay permit violations are not serious crimes, thereby weakening enforcement efforts.