KRIMINALISASI GRATIFIKASI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Tulisan ini bertujuan menguraikan kelemahan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Gratifikasi dalam kedua pasal tersebut masih mempunyai kelemahan karena yang menjadi adressat terbatas pada penerimaan langsung pada pegawai negeri atau penyelenggara tersebut dapat berpengaruh atau berlawanan dengan jabatannya. Sedangkan perbuatan gratifikasi dapat diberikan secara tidak langsung melalui keluarga seperti suami/istri/anak/menantu/orang tua. Hasil penelitian adalah perlu dikriminalisasi delik gratifikasi tidak langsung. Oleh karena itu, delik ini perlu melakukan revisi untuk memasukkan gratifikasi dapat dilakukan atau diterima oleh keluarga atau kerabat pegawai negeri atau penyelenggara negara.

ABSTRACT

This paper aims to describe the weaknesses of Article 12 B and Article 12 C of the Republic of Indonesia This paper aims to describe the weaknesses of Article 12 B and Article 12 C of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption (UU Tipikor). This study uses a normative legal research method. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. Gratification in both articles still has weaknesses because the address is limited to direct receipt by civil servants or organizers who can influence or conflict with their positions. While acts of gratification can be given indirectly through family such as husband/wife/child/son-in-law/parents. The results of the study are that it is necessary to criminalize the crime of indirect gratification. Therefore, this crime needs to be revised to include gratification that can be done or received by the family or relatives of civil servants or state organizers.