RECHTSVACUUM TERHADAP SANKSI KEPADA BPOM ATAS KELALAIAN EFEK SAMPING KANDUNGAN OBAT YANG MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT ANAK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terkait dugaan adanya kekosongan hukum dalam proses penegakkan hukum untuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) atas kasus beredarnya obat sirup anak tercemar yang memiliki sertifikasi BPOM. Dalam hal ini obat sirup anak yang tercemar menjadi kasus yang serius karena mengakibatkan anak-anak yang mengkonsumsinya mengidap gagal ginjal akut (selanjutnya disebut GGA) dan beberapa diantaranya meninggal dunia dikarenakan GGA. Namun demikian hukum di Indonesia belum dapat mengakomodir pengenaan sanksi kepada BPOM dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur sanksi bagi BPOM apabila melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan.

This research aims to examine the potential legal vacuum in the enforcement process by the BPOM (Indonesian National Agency of Drug and Food Control) regarding cases of contaminated cough syrup for children that bear BPOM certification. Contaminated cough syrup for children has become a serious issue because it has led to acute kidney injury in children who consumed it, with some cases resulting in death due to this condition. However, Indonesian law has not yet addressed this issue adequately, as there is currently no regulation specifying sanctions for the BPOM in cases of negligence in performing its duties as the regulator of drugs and food in Indonesia. The research method used in this paper is normative juridical, conducted by examining literature materials in the form of statutory regulations.