PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA DITINJAU DARI PASAL 1365 KUHPER

Abstract

Penelitian ini mengkaji terkait maraknya perniagaan satwa liar yang dilindungi dalam lima tahun terakhir menarik perhatian dari perspektif konsep regulasi yang mengatur status keabsahan perjanjian jual beli satwa liar dilindungi tersebut, dimana kegiatan tersebut tergolong pada salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia, terutama Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi perjanjian jual beli satwa burung yang dilindungi oleh negara. Metode normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dipergunakan untuk menunjang penelitian. Hasil menunjukan bahwa individu yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah sudah memenuhi tiga unsur keperdataan sebab tindakannya dimaknai sebagai suatu tindak pelanggaran dengan efek kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, perjanjian jual beli satwa liar dilindungi yang melanggar dua syarat objektif absahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat secara otomatis dianggap batal demi hukum tanpa harus dimintakan pengesahannya di Pengadilan. Guna mendukung penegakan hukum, maka Kepolisian kehutanan dan BKSDA harus bersama-sama mengawasi hingga menindak tegas pelaku jual beli satwa tersebut.

This study examines the rampant trade in protected wildlife in the last five years, focusing on the concept of regulation governing the validity of the protected wildlife sale and purchase agreement, where the activity is classified as a tort in Indonesian positive law, specifically Article 1365 of the Civil Code. This research aims to find out how Indonesian positive law governs criminal conduct, as well as how Indonesian law regulates the sale and acquisition of state-protected birds. This study employs a normative method, which is supplemented with statutory and conceptual approaches. The outcomes of this study show that a person who is considered to have committed an unlawful act must have fulfilled three civil elements because his actions are interpreted as an offense with the effect of harm to other parties. Furthermore, protected wildlife sale and purchase agreements that breach the two objective elements for an agreement's validity outlined in Article 1320 of the Civil Code are instantly null and void, eliminating the need to seek authorization in court. To support law enforcement, the Forestry Police and BKSDA must jointly supervise and take firm action against the perpetrators of the sale and purchase of these animals.