RELEVANSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta relevansinya dikaitkan dengan perspektif teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa literatur yang sebagian besar berasal dari buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Korupsi. Dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, relevansinya lebih masuk kepada pidana sebagai pembalasan. Perlu sekiranya berorientasi pula pada pengembalian kerugian negara sehingga tidak hanya memenuhi unsur pembalasan saja, tapi juga memenuhi unsur pidana sebagai tujuan. Tujuan yang dimaksud disini adalah pengembalian stabilitas keamanan masyarakat, pembangunan nasional dan lain sebagainya.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine the death penalty for perpetrators of corruption crimes based on positive law in Indonesia and its relevance in relation to the perspective of the theory of criminal punishment goals. This research uses a normative legal research method, supported by a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of literature mostly derived from books, scientific journals, and relevant legislation. The research results show that the regulation of the death penalty for perpetrators of corruption crimes is stipulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Corruption Law. In relation to the theory of criminal punishment goals, its relevance is more aligned with punishment as retribution. It is necessary to also focus on the restitution of state losses so that it not only fulfills the element of retribution but also fulfills the element of punishment as a goal. The intended goals here are the restoration of societal security and stability, national development, and others.