PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA: BAGAIMANA PENGATURANNYA?

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian waralaba bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, studi ini menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemberi waralaba memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum  terhadap perjanjian waralaba ialah perjanjian tersebut batal demi hukum. sebab perjanjian waralaba tersebut bertentangan dengan sebab yang halal serta batalnya perjanjian  menimbulkan kerugian materil dan immateril yang harus diganti. Pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba, tidak memiliki SOP secara tertulis dan menggunakan istilah waralaba tidak sesuai dengan kriteria waralaba mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan pelaku usaha tersebut diberi sanksi berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) pencabutan izin usaha

This study aims to identify the actions committed by the franchisor fulfilling the elements of an unlawful act and the legal consequences arising from an unlawful act against a franchise agreement contrary to applicable regulations. The research method used is normative juridical, this study shows that the actions committed by the franchisor fulfill the elements of an unlawful act. In addition, the legal consequences arising from unlawful acts against the franchise agreement are that the agreement is null and void. because the franchise agreement is contrary to lawful reasons and the cancellation of the agreement results in material and immaterial losses that must be replaced. The franchisor who does not register the Franchise Offer Prospectus, does not have a written SOP and uses the term franchise not in accordance with the franchise criteria results in no legal protection for the franchisee and the business actor is given sanctions in the form of: 1) written warning; 2) a fine; 3) revocation of business license