KONSEKUENSI HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH WARIS TANPA PENYERTAAN SILSILAH PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT BALI

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan konsekuensi hukum terhadap harta waris dalam hal jual beli tanah tanpa adanya pernyataan silsilah, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approch) dan pendekatan konsep (conceptual approch) dengan cara analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif yaitu analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dalam ranah profesi jabatan Notaris serta sistem hukum pewarisan. Dengan menguraikan apa adanya serta dilanjutkan dengan analisis argumentasi. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa hubungan prinsip kehati-hatian notaris dengan pembuatan akta jual-beli dengan silsilah perspektif hukum waris adat bali untuk menghindari cacat dokumen serta melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Jika berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata Perjanjian jual-beli yang dibuat Notaris adanya cacat dokumen karena silsilah ahli waris tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka perjanjian jual-beli tersebut batal demi hukum karena syarat objektif tidak terpenuhi.

This study aims to provide an understanding regarding the legal consequences of inheritance in the case of buying and selling land without a genealogy statement. This study uses normative legal research using a statute approach and a conceptual approach by means of analysis. Legal materials are carried out descriptively, namely analysis obtained from secondary legal materials and supported by primary legal materials, laws and regulations in the realm of the Notary profession and the legal system of inheritance. By describing what it is and proceed with argumentative analysis. The results of the discussion in this study are that the relationship between the notary's prudential principle and the making of a sale and purchase deed with a pedigree perspective of Balinese customary inheritance law is to avoid document defects and protect the interests of the community entrusted to it. If based on Article 1320 of the Civil Code, the sale and purchase agreement made by a notary has a document defect because the lineage of the heirs is not in accordance with applicable law, then the sale and purchase agreement is null and void because the objective conditions are not met.