Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi
Abstract
Kebutuhan lahan untuk menunjang investasi pariwisata di Bali ternyata telah menyasar pada pemanfaatan tanah-tanah milik masyarakat adat. Artikel ini mengangkat isu mengenai pesatnya fenomena investasi di Bali yang selaras dengan kebijakan nasional di bidang penanaman modal serta adanya kebutuhan untuk perlindungan hukum bagi tanah-tanah milik masyarakat adat di Bali. Tulisan merupakan penelitian hukum normatif yang disusun dengan maksud untuk menyajikan kajian hukum terkait kasus-kasus tanah adat di Bali sebagai dampak dari aktivitas investasi. Dapat dikemukakan bahwasanya eksistensi tanah adat akan sangat dipengaruhi oleh penetapan kebijakan negara dalam investasi tataran norma dasar, regulasi nasional dan nasional, dan termasuk produk living law di Bali (awig-awig dan perarem). Dengan demikian, penentuan dapat atau tidaknya investasi dilakukan di wilayah desa adat ditentukan oleh hukum adat- nya masing-masing yang tertuang di dalam awig-awig dan/atau perarem.
Downloads
Download data is not yet available.
References
A. Buku
Maria SW Sumardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta.
B. Jurnal
Astiti, Tjokorda Istri Putra, Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu And Faure, Michael, Tourism Development And Customary Land Law In Bali: The Case of the Tenganan Pagringsingan Village, Southwestern Journal of International Law, Volume 20, 2013.
Cahyaningrum, Dian, Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan, Jurnal Negara Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2012.
Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa dan Wijaya, I Ketut Kasta Arya, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah), Wicaksana Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, h.37.
Laturette, Adonia Ivonne, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011.
Maharyanto, Putu Tyo, Pelaksanaan Konversi Tanah Bekas Milik Adat Di Kecamatan Tegallalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1,
Maret 2017.
Suatmaja, Dewa Nyoman Gede, Peranan Majelis Desa Pakraman Bali Dalam Pelaksanaan Investasi Kepariwisataan Di Wilayah Desa Pakraman, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2, Juli 2016.
Sondakh, Jemmy, Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, Januari 2017.
Suatmaja, Dewa Nyoman Gede, Peranan Majelis Desa Pakraman Bali Dalam Pelaksanaan Investasi. Kepariwisataan Di Wilayah Desa Pakraman, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2, Juli 2016.
Windari, Ratna Artha, Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa Di Bali (Studi Kasus Konflik
Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran), Jurnal IKA Vol 8, No 2, 2010.
C. Tesis
Putu Karlina Oktaviani Kusuma Dewi, 2016, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi Pariwisata, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar,
D. Internet
https://finance.detik.com/properti/2194947/harga-tanah-di-bali-naik-400-dalam-setahun. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51cd28c1f2efc/pemerintah-janji-sederhanakan-izin-investasi http://kalimantan.bisnis.com/read/20170803/433/677414/penanaman-modal-daerah-diminta-sederhana-
kan-izin-. http://regional.kompas.com/read/2016/06/17/17215281/86.peraturan.daerah.di.bali.dibatalkan.
http://bali.bisnis.com/read/20160429/10/59136/konflik-tanah-adat-akibat-ketidaktegasan-pemda-tegak- kan-aturan.
http://tabloidjubi.com/artikel-1679-ini-dampak-investasi-tambang-bagi-masyarakat-adat-di-papua.html. http://kabar24.bisnis.com/read/20170418/78/646188/ini-pemicu-sengketa-tanah-ulayat-disumbar. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat.
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188328&val= 6466&title=STATUS%20 KEPEMILIKAN%20TANAH%20%20DRUWE%20%20DESA%20DI%20%20BALI.
https://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/analisis-permasalahan-hukum-adat-kasus-loloan- yeh-poh-di-banjar-tegal-gundul-desa-adat-canggu-kuta-utara/.
http://www.baliprov.go.id/Gubernur-Dukung-Upaya-Bupati-Badung-Amankan-Lolohan-Yeh-Poh. http://news.detik.com/berita/765130/dprd-bali-desak-proyek-discovery-suites-dihentikan. http://www.kabarnusa.com/2014/04/disesalkan-pengambilalihan-paksa-hotel.html#.
E. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pencabutan atau Perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan izin investasi.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tanggal 4 April 2016 tentang Penegakan Instruksi Men- teri Dalam Negri Nomor 182/1107/SJ tentang Pencabutan atau Perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaa- tannya, Lembaran Daerah Provinsi Suatera Barat Tahun 2008 Nomor 6.
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29.
Maria SW Sumardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta.
B. Jurnal
Astiti, Tjokorda Istri Putra, Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu And Faure, Michael, Tourism Development And Customary Land Law In Bali: The Case of the Tenganan Pagringsingan Village, Southwestern Journal of International Law, Volume 20, 2013.
Cahyaningrum, Dian, Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan, Jurnal Negara Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2012.
Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa dan Wijaya, I Ketut Kasta Arya, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah), Wicaksana Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, h.37.
Laturette, Adonia Ivonne, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011.
Maharyanto, Putu Tyo, Pelaksanaan Konversi Tanah Bekas Milik Adat Di Kecamatan Tegallalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 1,
Maret 2017.
Suatmaja, Dewa Nyoman Gede, Peranan Majelis Desa Pakraman Bali Dalam Pelaksanaan Investasi Kepariwisataan Di Wilayah Desa Pakraman, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2, Juli 2016.
Sondakh, Jemmy, Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, Januari 2017.
Suatmaja, Dewa Nyoman Gede, Peranan Majelis Desa Pakraman Bali Dalam Pelaksanaan Investasi. Kepariwisataan Di Wilayah Desa Pakraman, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2, Juli 2016.
Windari, Ratna Artha, Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa Di Bali (Studi Kasus Konflik
Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran), Jurnal IKA Vol 8, No 2, 2010.
C. Tesis
Putu Karlina Oktaviani Kusuma Dewi, 2016, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Sebagai Lokasi Investasi Pariwisata, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar,
D. Internet
https://finance.detik.com/properti/2194947/harga-tanah-di-bali-naik-400-dalam-setahun. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51cd28c1f2efc/pemerintah-janji-sederhanakan-izin-investasi http://kalimantan.bisnis.com/read/20170803/433/677414/penanaman-modal-daerah-diminta-sederhana-
kan-izin-. http://regional.kompas.com/read/2016/06/17/17215281/86.peraturan.daerah.di.bali.dibatalkan.
http://bali.bisnis.com/read/20160429/10/59136/konflik-tanah-adat-akibat-ketidaktegasan-pemda-tegak- kan-aturan.
http://tabloidjubi.com/artikel-1679-ini-dampak-investasi-tambang-bagi-masyarakat-adat-di-papua.html. http://kabar24.bisnis.com/read/20170418/78/646188/ini-pemicu-sengketa-tanah-ulayat-disumbar. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah-adat.
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188328&val= 6466&title=STATUS%20 KEPEMILIKAN%20TANAH%20%20DRUWE%20%20DESA%20DI%20%20BALI.
https://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/analisis-permasalahan-hukum-adat-kasus-loloan- yeh-poh-di-banjar-tegal-gundul-desa-adat-canggu-kuta-utara/.
http://www.baliprov.go.id/Gubernur-Dukung-Upaya-Bupati-Badung-Amankan-Lolohan-Yeh-Poh. http://news.detik.com/berita/765130/dprd-bali-desak-proyek-discovery-suites-dihentikan. http://www.kabarnusa.com/2014/04/disesalkan-pengambilalihan-paksa-hotel.html#.
E. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ Tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Pencabutan atau Perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan izin investasi.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tanggal 4 April 2016 tentang Penegakan Instruksi Men- teri Dalam Negri Nomor 182/1107/SJ tentang Pencabutan atau Perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaa- tannya, Lembaran Daerah Provinsi Suatera Barat Tahun 2008 Nomor 6.
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29.
Published
2017-12-27
How to Cite
JAYANTIARI, I Gusti Agung Mas Rwa.
Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi.
Kertha Patrika, [S.l.], v. 39, n. 2, p. 108-199, dec. 2017.
ISSN 2579-9487.
Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/36107>. Date accessed: 30 june 2024.
doi: https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i02.p03.
Issue
Section
Articles
