PENGELOLAAN KEARSIPAN BERKAS PERKARA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG- UNDANG NO 22 TAHUN 1952

Abstract

ABSTRAK

Mengkaji secara yuridis mengenai tata cara pengelolaan arsip berkas perkara di pengadilan dan mengatasi hilang ataupun rusaknya berkas perkara di Pengadilan Negeri ditilik dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 merupakan tujuan dari penulisan ini. Normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Studi menemukan bahwa Panitera Muda Hukum memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara dalam lingkup pengadilan. Selain itu Panitera Muda Hukum bertugas dalam penataan arsip perkara dan juga pelaporan. Fungsi Panitera sebagai unit kearsipan mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Hasil penelitian dari penulisan ini berupa sitem pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip demi menjaga nilai-nilai arsip dan cara mengatasi rusak ataupun hilangnya arsip di lingkungan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Arsip, Berkas Perkara, Pengadilan Negeri

ABSTRACT

Juridically reviewing the procedures for managing case file archives in court and overcoming the loss or damage of case files in the District Court in terms of Law No. 22 of 1952 is the purpose of this paper. Normative is a legal research method used in this writing with a statutory approach. The study found that the Junior Registrar of Laws has the task of collecting, processing, and presenting case data within the scope of the court. In addition, the Junior Registrar of Law is in charge of structuring case files and reporting. The function of the Registrar as an archival unit refers to Article 17 of Law Number 48 of 2009 concerning Archives. The results of this study are in the form of a data collection system, storage and maintenance of archives in order to maintain archive values and how to overcome damaged or lost archives in the District Court.

Keywords: archive, case file, district court